ORGANISASI Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) menilai upaya penanggulangan HIV/AIDS yang dilakukan pemerintah Indonesia telah mencapai kemajuan yang berarti. WHO menyebutkan bahwa menurut organisasi tersebut pemerintah telah berhasil melakukan pencegahan penularan HIV/AIDS guna mengendalikan epidemi.

Laporan global terbaru WHO yang diluncurkan di Jenewa dan Malawi pada 28 Maret 2006 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat pendapatan menengah yang berhasil meningkatkan pemberian terapi antiretroviral (Antiretroviral treatment/ART) bagi pengidap HIV/AIDS hingga tiga kali lipat dalam tiga tahun terakhir.

Menurut data WHO pada 2003 ART baru diberikan kepada 400 ribu pengidap HIV/AIDS namun pada 2005 pemerintah telah memberikan ART pada 1,3 juta penderita HIV/AIDS. Sedangkan data nasional menunjukkan lebih dari 4 ribu orang telah mengikuti program nasional penanggulangan HIV/AIDS dan 25 rumah sakit telah memberikan akses pelayanan ART serta pemeriksaan dan konsultasi sukarela bagi penderita HIV/AIDS pada 2005.

Kini lebih dari 50 rumah sakit juga telah menyiapkan diri untuk memulai program pelayanan konseling, pemeriksaan dan pelayanan terapi bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Direktur Jenderal WHO Dr Lee Jong-wook mengatakan hal itu terjadi karena adanya perubahan mendasar dalam upaya percepatan penanggulangan HIV/AIDS.

"Dua tahun lalu, dukungan politik dan sumber daya untuk meningkatkan percepatan penanggulangan HIV/AIDS masih sangat terbatas. Program 3 by 5 telah memberikan dorongan kepada pemerintah untuk meningkatkan komitmen politik dan finansialnya guna memperluas akses terapi bagi pengidap HIV/AIDS," katanya.

Pejabat Medis WHO untuk kampanye 3 by 5 di Indonesia Sabine Flessenkamper mengatakan, peningkatan komitmen pemerintah juga telah mendorong perbaikan kapasitas kelembagaan yang memungkinkan terjadinya percepatan penanggulangan penyakit menular tersebut. "Kapasitas kelembagaan telah diperbaiki dengan keberadaan setidaknya satu pusat layanan ARV di setiap provinsi dan tambahan layanan di daerah-daerah dengan prevalensi HIV/AIDS tinggi," kata dia.

Ia menambahkan, pemerintah Indonesia telah memberikan komitmen dukungan yang kuat dalam upaya pencegahan penyebaran HIV/AIDS dengan menerapkan program pengurangan bahaya (harm reduction) melalui promosi terapi metadhone, mengurangi penggunaan jarum suntik secara bergantian dan penggunaan kondom pada kelompok beresiko secara efektif.

Namun, ia melanjutkan, strategi dan sistem penanggulangan di daerah masih harus ditingkatkan karena kurangnya cakupan masih menjadi tantangan. Untuk menekan tingginya jumlah kasus baru HIV/AIDS dibutuhkan Peraturan Daerah (Perda) pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di setiap daerah. Dengan adanya perda, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS memiliki payung hukum yang lebih kuat.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Kebijakan Program dan Hubungan Antar Lembaga Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional, Dr M Nasser SpKK dalam Lokakarya Legal Drafting Perda Penanggulangan HIV/AIDS baru-baru ini. “Perda akan sangat bermanfaat karena dapat menjadi payung hukum bagi mereka yang bekerja di bidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Dengan adanya perda juga berarti ada pengawasan, kesungguhan, dan indikator yang jelas dalam program penanggulangan HIV/AIDS di daerah,” ucap Nasser. Hal yang sama juga disampaikan Koordinator Global Fund (GF) Balikpapan H Salman, keberadaan Perda sangat dibutuhkan untuk penanggulangan HIV/AIDS seperti di Balikpapan.

Apalagi angka penderita penyakit ini di kota Balikpapan cukup banyak, telah mencapai 200 orang lebih saat ini. “Sudah waktunya Balikpapan memiliki Perda Penanggulangan HIV/AIDS,” kata Salman kepada Post Metro baru-baru ini. Dia juga berharap kemungkinan lahirnya perda pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dapat menjadi keinginan bersama, baik dari kalangan DPRD, pemerintah kota, maupun LSM di Balikpapan.

Menurut Salman, dirinya pernah mengkomunikasikan tentang pentingnya regulasi dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Balikpapan, baik kepada DPRD maupun kepada Pemkot Balikpapan. Untuk lebih mendorong lahirnya perda itu. Selama ini penangulangan HIV/AIDS di kota Balikpapan baru sebatas pencegahan lewat medis yaitu bagi penderita yang ditemukan dalam pemeriksaan ternyata mengidap penyakit ini akan langsung ditangani oleh tim medis yang ada.

Memang untuk memudahkan dalam penanganan penderita, diharapkan kepada masyarakat kota Balikpapan untuk memeriksakan dirinya ke klinik VCT yang ada di Rumah Sakit Kanudjoso Djatiwbowo (RSKD) dan Rumah Sakit Tentara (RST). Seluruh hasil pemeriksaan akan dirahasiakan oleh petugas. Dan pemeriksaan ini gratis karena mendapatkan bantuan dari Global Fund.

Menurut dr Ayuningtyas salah seorang dokter konsultan di klinik VCT RSKD, bahwa sejak adanya klinik ni banyak masyarakat yang datang untuk memeriksakan diri dan melakukan konsultasi. Memang di antara mereka ada yang terkena virus ini, dan untuk yang dinyatakan positf mengidap penyakit tersebut langsung mendapatkan penanganan secara medis.(are/net)