BALIKPAPAN  -  Menghangatnya wacana pemindahan ibukota negara di Kalimantan yakni Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat respon Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Wahyu Hartono SH. Dia berpendapat, Kaltim merupakan provinsi yang tepat untuk menggantikan Jakarta sebagai Ibukota Negara, dan lokasi kantor presiden yang paling pas adalah di Balikpapan.

“Kami telah bepergian ke beberapa kota di Kalimantan, penilaian kami memang kota Balikpapan laik dijadikan ibukota negara,” kata Wahyu Hartono saat ditemui di BTC, pada Jumat (30/6).

Balikpapan, ia menandaskan, memiliki fasilitas penunjang sebagai ibukota negara yaitu memiliki bandara Internasional Sepinggan yang mampu diperluas sehingga bisa didarati pesawat berbadan lebar, juga memiliki pelabuhan laut Semayang yang bisa dilabuhi kapal-kapal besar.

“Balikpapan ini sudah memiliki pengalaman sebagai defacto ibukota Provinsi Kaltim bahkan Kalimantan, sebab sejak zaman Belanda keberadaan Kota Balikpapan telah dijadikan sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan perekonomian,” paparnya.

Lanjut dia, terbukti kantor-kantor pemerintahan provinsi banyak berada di kota Balikpapan, seperti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, Kanwil Bea dan Cukai,  bahkan Komando Daerah Militer (Kodam) dan Kepolisian Daerah (Polda) bermarkas di Kota Balikpapan.

Selain itu, berbagai kantor perusahaan negara dan swasta juga memilih Balikpapan sebagai kantor wilayah, bahkan tingkat Kalimantan, seperti PLN, Pertamina, PT Telkom Kalimantan, Telkomsel Regional Kalimantan, Indosat Regional Kalimantan, belum lagi perusahaan yang bergerak di minyak dan gas, serta sejumlah lainnya. Berdasarkan pengalaman ini, tentunya Balikpapan laik untuk diperhitungkan sebagai tempat berkantornya presiden dan menjadikan Kaltim sebagai ibukota negara.

Apalagi, tambah dia, fasilitas penunjang bandara dan pelabuhan laut yang ada di kota Balikpapan sudah berstandar Internasional, dan sebentar lagi pelabuhan peti kemas di Kariangau selesai dibangun sehingga bisa menunjang untuk aktivitas perekonomian.

“Cuma yang perlu diperhatikan di sini, kalau yang akan dijadikan ibukota negara Balikpapan maupun Samarinda, keduanya memiliki persoalan yang sama yaitu sama-sama kota banjir, dan mengalami krisis listrik, selain itu fasilitas jalan di kedua kota ini banyak yang rusak dan tidak sesuai standar sebuah kota internasional,” ulasnya.

Dengan kondisi seperti itu, ia menambahkan, Kaltim tepatnya Balikpapan ingin dijadikan ibukota negara, maka berbagai persoalan itu harus ditangani terlebih dahulu.

Sangatlah lucu, sebuah ibukota negara listriknya selalu byar pet, lalu setiap hujan turun selalu dihantam banjir di banyak titik kota. Kemudian di jalan raya banyak fasilitas jalannya yang rusak. Kondisi ini tentu menjadi hal tidak baik bagi sebuah ibukota negara, mengingat aktivitas kenegaraan sangat membutuhkan fasilitas-fasilitas di atas.

Peluang untuk menjadi ibukota negara ini, menurut Wahyu sebenarnya sangat menguntungkan Kota Balikpapan, kalau ibukota negara jadi ditetapkan di Kaltim. Sebagai pintu gerbang Kaltim, tentunya Balikpapan akan mengalami dampak positif, pertama akibat adanya pertumbuhan ekonomi dari kegiatan kenegaraan karena sebagai ibukota, tentu pemerataan ekonomi akan dibawa ke daerah Kaltim, sehingga Balikpapan akan mendapatkan keuntungan.

Apalagi pusat-pusat industri di Balikpapan mulai tumbuh, maka tidak mustahil sektor industri, pariwisata, dan jasa akan menjadi ujung tombak untuk pertumbuhan perekonomian di Kota Balikpapan.

Untuk diketahui, wacana pemindahan ibukota negara pernah muncul dalam pemaparan visi Indonesia 2033 yang disampaikan Direktur Eksekutif CIRUS Surveyors Group Andrinof A. Chaniago, setahun lalu. Kaltim masih menjadi pilihan untuk dijadikan ibukota negara, selain Kalteng.

Dalam paparannya di hadapan sejumlah anggota DPR RI, Andrinof menyebutkan provinsi yang paling strategis dan layak dijadikan ibukota Indonesia adalah Kaltim atau Kalteng. Ini karena posisi kedua provinsi ini berada di pantai timur Kalimantan dan lokasinya berada di tengah-tengah.

Menurut Andrinof, kebutuhan memindahkan ibukota negara sudah sangat mendesak. Sebab, diprediksi Jakarta mengalami kemacetan total pada 2014.

Belakangan, kata Andrinof, prediksi itu malah sudah direvisi menjadi 2011. "Jadi, persiapan pemindahan seharusnya bisa dimulai pada 2010," ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia itu. Gagasan visi Indonesia 2033 dirumuskan bersama Ahmad Erani Yutika, dosen Universitas Brawijaya yang kini menjadi direktur utama Indef. (are/net)