BALIKPAPAN   -  Anggota komisi I DPRD Balikpapan, Son Haji mengakui bahwa potensi kelautan dan perikanan di kota Balikpapan sangat besar, sebab wilayah Balikpapan berbatasan langsung dengan perairan sehingga memiliki peluang untuk mengembangkan pendapatan dari sektor perikanan. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Balikpapan perlu dibentuk Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

“Kami dari DPRD telah melakukan kajian untuk pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan,” kata Son Haji kepada Post Metro saat ditemui di kantornya kemarin (30/7).

Dijelaskannya, keberadaan bidang Kelautan dan Perikanan yang di bawah Dinas Pertanian sebenarnya tidak tepat, sebab bidang Perikanan dan Kelautan memiliki kementerian tersendiri di tingkat pusat yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Apalagi kota Balikpapan memiliki kawasan laut yang sangat luas dan belum semuanya digarap dengan baik. Padahal bantuan pembinaan dan pendanaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat besar bagi daerah yang memiliki laut, sebab saat ini pemerintah pusat sedang berusaha meningkatkan pendapatan dari sektor Kelautan dan Perikanan.

“Pemisahan instansi ini sangat dibutuhkan,” tandas Son Haji.

Lebih lanjut dirinya memaparkan, hanya saja yang menjadi permasalahan untuk pemisahan bidang Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Pertanian yaitu permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) dan masalah pendanaan. Sebab untuk membentuk dinas yang baru membutuhkan SDM yang tepat dan dana yang tidak sedikit.

Cuma karena keberadaan DKP merupakan kebutuhan yang mendesak, ia meminta kepada Pemkot Balikpapan untuk segera menindaklanjuti masalah pemisahan instansi ini.

DISPORABUDPAR JADI DUA DINAS

Selain mengusulkan masalah pemisahan Dinas Pertanian, Son Haji pun menyampaikan bahwa saat ini komisi I juga sedang membahas tentang usulan untuk pemisahan Dinas Pemuda, Olah raga, Budaya dan Pariwisata (Disporbudpar) menjadi Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Budaya dan Pariwista.

“Pemisahan dinas ini karena masing-masing memiliki agenda tersendiri,” imbuh Son Haji.

Sebab antara Pemuda, Olah raga dan Budaya, Pariwisata memiliki program yang tidak sama. Begitu juga untuk induknya di pemerintahan pusat juga tidak sama karena yang satu berada di bawah Kementerian Pemuda dan Olah raga dan yang satunya lagi berada di bawah Kementerian Pariwisata. Karena itulah pihak komisi 1 sedang melakukan pembahasan dan pengkajian supaya Dinas Porbudpar segera dipisah. (are)